Queens Crown

Rabu, 09 April 2014

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DI INDONESIA PADA ABAD KE-19 DAN ABAD KE-20

1. KEDATANGAN BELANDA KE INDONESIA SAMPAI TERBENTUKNYA VOC


a. Latar Belakang Kedatangan Belanda
Pada mulanya pedagang – pedagang Belanda yang berpusat di Rotterdam membeli rempah-rempah dari Lisabon, Portugis. Pada tahun 1580 Raja Philip dari Spanyol naik tahta. Ia berhasil mempersatukan Spanyol dan Portugis. Akibatnya, Belanda tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon yang sedang di kuasai Spanyol. Hal itulah yang mendorong Belan mulai mengadakan penjelajahan samudra untuk mendapatkan daerah asal rempah – rempah.
b. Perjalanan Belanda ke Indonesia
Pada tahun 1594 Claudius berhasil menemukan kunci rahasia pelayaran ke Timur jauh. Cludius kemudian menyusun peta yang disebut India Barat dan India Timur. Pada tahun 1595 usaha Belanda makin maju dalam mendapatkan peta ke Asia. Seorang Belanda bernama Linscoten berhasil menemukan tempat-tempat di pulau Jawa yang dari tangan Portugis dan banyak menghasilkan rempah-rempah untuk diperdagangkan. Peta yang dibuat oleh Linscoten diberi nama interario yang artinya keadaan di dalam atau situasi di Indonesia.
Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan Dekeyzer dengan 4 buah kapal memimpin pelayaran menuju nusantara. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda – Pantai Barat Afrika – Tanjung Harapan – Samudera Hindia – Selat Sunda – Banten. Pada bulan Juni 1596 pelayaran yang dipimpinoleh de Houtman berhasil berlabuh di Banten. Pada tanggal 28 November 1598 rombongan baru dari negeri Belanda di pimpin oleh Jacob Van Neck dan Wybrecht Van Waerwyck.
c. Terbentuknya VOC
Atas prakarsa dari 2 tokoh Belanda, yaitu Pangeran Maurits dan Johan Van Olden Barnevelt, pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) / persekutuan maskapai perdagangan Hindia Timur. Voc terdiri dari 17 orang dan membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Wittrt. Tujuan dibentuk VOC adalah
1. Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesame pedagang Belanda untuk keuntungan maksimal.
2. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. VOC memiliki satu kelebihan, yaitu tata kerja yang rapi dan terkontrol dalam sebuah organisasi yang kuat.

2. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DAN SISTEM BIROKRASI PEMERINTAH VOC DI INDONESIA SEBELUM ABAD KE 19

a. Politik Perdagangan dan Kebijakan Pemerintah VOC Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai VOC antara lain Malaka (1641), Padang (1662), Makasar (1667), dan Banten (1684). Peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain sebagai berikut :
1. Contingenten yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi
2. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
Beberapa Gubernur VOC yang dianggap berhasil dalam mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi VOC di Nusantara antara lain :
1. Jan Pieterszoon Coen (1679-1629)
Ia dikenal sebagai peletak dasar imperialisme Belanda
di Nusantara.
2. Antonio Van Diemen (1636-1645)
Ia berhasil memperluas kekuasaan VOC ke Malaka pada tahun 1641.
3. Joan Maetsycker (1653-1678)
Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Semarang, Padang, dan Manado.
4. Cornelis Speelman (1681-1684)
Ia menghadapi perlawanan bersenjata walaupun tdak berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dari Makassar, Trunojoyo di Mataram, dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten.
b. System Birokrasi VOC
Guna memerintah wilayah Nusantara yang sudah dikuasai, VOC mengangkat seorang Gubernur Jenderal yang dibantu oleh 4 orang anggoita yang disebut Raad Van Indie (Dewan India). Dalam melaksanakan pemerintahan, VOC menerapkan system pemerintahan tidak langsung (indirect rule) dengan memanfaatkan system feodalisme. Ciri khas feodalisme adalah ketaatan mutlak dari lapisan bawahan kepada atasannya.Materi Sejarah Kelas XI IPS
c. Kemunduran VOC
Kemunduran VOC terjadi sejak awal abad ke 18 disebabkan oleh :
1. Banyaknya korupsi
2. Biaya perang yang besar
3. Persaingan dengan kongsi dagang lain
4. Utang VOC yang besar
5. Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usaha VOC mundur
6. Berkembangnya Liberalisme
7. Anggaran pegawai terlalu besar
8. Pendudukan Prancis atas BelandaVOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799
3. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.
Pada tahun 1795, Prati Patriot Belanda yang anti Raja, atas bantuan Prancis berhasil merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru yang disebut Republik Bataaf dan dipimpin oleh Napoleon Bonaparte.
4. Masa Pemerintahan Herman W. Daendles
Pada tahun 1806, Prancis (Napoleon) membubarkan Republic Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland atau kerajaan Belanda. Napoleon membutuhkan orang yang kuat dan berpengalaman militer untuk mempertahankan jajahannya di Nusantara dan mengangkat Herman Willem Daendles sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara.

5. Penjajahan Inggris Di Indonesia Tahun 1811-1816

Sejak tahun 1806 Inggris berusaha melemahkan kekuasaan Belanda di
Nusantara. Pada tahun 1810 dan serangan yang menentukan terjadi pada tahun 1811,
sejak itu Indonesia secara resmi dikuasai EIC (East India Company).
 Latar belakang pendudukan Inggris adalah :
a. Continental stelsel yang diterapkan oleh Napoleon di Eropa (1806)
b. Nusantara yang praktis dikuasai Prancis (Belanda-Perancis)
Isi dari Kapitulasi Tuntang adalah :
a. Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris
b. Semua tentang Belanda menjadi tawanan Inggris
c. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus
d. Semua utang pemerintah Belanda yang dahulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris
Kapitulasi Tuntang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 oleh S. Auchmuty. Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, 11-8-1811 raja muda ( Viceroy ) Lord Minto yang berkedudukan di India, mengangkat Thomas Stamford rafless sebagai wakil gubernur di jawa dan bawahannya, ( Bengkulu, Maluku, Bali, Sulawesi,dan Kalimantan Selatan ).


6. Pemerintah Hindia 1816-1942
Pemerintahan kolektif itu mempunyai tugas utamanya menormalisasikan keadaan lama (Inggris) ke alam baru (Belanda). Masa peralihan hanya berlangsung dari tahun 1816-1819.
7. Masa Pemeruntahan Van den Bosch dan Penerapan System Tanam Paksa 1830-1870
Pengertian Cultuur Stelsel sebenarnya adalah kewajiban kepada rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman ekspor yang laku di jual di Eropa. Menurut Van den Bosch, cultuur stelsel didasarkan atas hokum adat bahwa barang siapa yang berkuasa di sutau daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya .
A. Latar Belakang Sistem Tanam Paksa
1. Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon.
2. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang di akhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda tahun 1830.
3. Terjadi Perang Dipenogoro ( 1825-1830 ) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda.
4. Kas Negara kosong dan utang yang di tanggung Belanda cukup berat.
5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.
6. Kegagalan usaha mempraktikan gagasan Liberal ( 1816-1830 ) dalam mengeksploitasi tanah jajahan.
Van den Bosc sebagai pengusul dari Cultuur Stelsel, kemudian di angkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda.
B. Aturan-aturan Tanam Paksa
1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian ari tanahnya untuk penanaman tanaman Ekspor yang dapat di jual di pasaran Eropa.
2. Tanah pertanian tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang di miliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang di perlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi.
4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah.
5. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda.
Di dalam praktiknya seringkali menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok sehingga rakyat banyak dirugikan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain :
1. Dilakukan dengan cara paksaan.
2. Luas tanah harus disediakan penduduk melebihi ketentuan.
3. Pengerjaannya jauh lebih sama.
4. Pajak tanah masih tetap dikenakan.
5. Petani tidak mendapat kelebihan hasil panen.
Agar para bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dengan baik, pemerintah kolonial memberikan perangsang yang di sebut Cultuur Procenten.Cultuur Procenten adalah bonus dalam persentasi tertentu yang diberikan kepada para pegawai Belanda, para bupati, dan kepala desa apabial hasil produksi di suatu wilayah mencapai atau melampaui target yang dibebankan.
C. Akibat-Akibat Tanam Paksa
1. Bagi Belanda
a. Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa.
b. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis,pada masa tanam paksa mendapat keuntungan yang besar.
c. Pabrik-pabrik gula kemudian juga dikembangkanoleh penguasa Belanda.
2. Bagi Indonesia
a. Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan.
b. Beban pajak yang berat.
c. Pertanian, khususnya padi, banyak mengalami kegagalan panen.
d. Jumlah penduduk Indonesia menurun.
e. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor
D. Reaksi terhadap Tanam Paksa
Tanam paksa telah menimbulkan rekasi dari beberapa kalangan.Antara lain
sebagai berikut :
1. Rakyat Indonesia
2. Kaum Pengusaha ( kapitalis )
3. Kaum Humanis Belanda
a. Baron van Hoevell
b. Eduard Douwes Dekke
 8. Politik Ekonomi Liberal kolonial Belanda 1870 
A. Latar Belakang
Politik ekonomi liberal kolonial dilatar belakangi oleh :
1. Pelaksanaan system tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat
Pribumi.
2. Berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari Evolusi Perancis dan
Evolusi Industri.
3. Kemenangan partai Liberal  dalam Parlemen Belanda yang mendesak
Pemerintah Belanda menerapkan system Ekonomi Liberal di Negeri
Jajahannya ( Indonesia ).
4. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan dari
Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh.
Pelaksanaan Politik Ekonomi Liberal itu dilandasi dengan beberapa peraturan :
1. RR atau Undang-undang tentang tata cara pemerintahan di Indonesia.
2. Peraturan tentang pembendaharaan  Negara India-Belanda.
3. Undang-undang Gula ( Suiker Wet ).
4. Agrische Beskuit yang mengatur lebih rinci tentang Agraria.
B. Pelaksanaan Sistem Politik Ekonomi Liberal
Atas dikeluarkannya Undang-Undang Agraris tahun 1870, Indonesia memasuki
zaman penjajahan baru. Setelah 1870 di Indonesia diterapkan imperialisme modern.
Sejak tahun 1870 telah diterapkan Opendeur Politiek, yaitu politik pintu terbuka
terhadap modal-modal swasta asing.
Hal-hal apakah
pemerintah Raffles
di Nusantara
cenderung
mendapat
tanggapan positif
dari para raja dan rakyat setempat ?
C. Perkembangan Perdagangan
Penerapan sistem ekonomi lberal di Indonesia pada tahun 1870. Pada tahun 1869
pembukaan Terusan Suez turut memperlancar hubungan perdagangan Asia-Eropa.
Pemerintah kolonial melakukan
impor mesin-mesin dan
perlengkapan modern sehingga
produksi perkebunan dan pabrik
gula meningkat. Perluasan produksi
tanaman ekspor dan impor barang-
barang konsumsi dari negeri Eropa mengakibatkan perdagangan internasional
semakin ramai di Nusantara.
D. Akibat Sistem Politik Liberal Kolonial
Pelaksanaan politik liberal membawa akibat sebagai berikut :
1. Bagi Belanda
Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta
Belanda dan pemerintah kolonial Belanda.
Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri
Belanda.
Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.
2. Bagi Rakyat Indonesia
Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.
Adanya krisis perkebunan.
Menurunnya konsumsi bahan makanan.
Menurunnya usaha kerajinan rakyat.
Pengangkutan dengan gerobak.
Rakyat menderita karena masih menerapkan kerja rodi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar